Agropustaka.id, Pemikiran. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada berita yang cukup spektakuler pada industri persusuan Tanah Air. Pertama, adanya investor yang akan mengembangkan usaha peternakan sapi perah dengan kapasitas 30.000 ekor di wilayah Kabupaten Brebes. Tidak kurang dari 700 hektare (ha) lahan yang sudah disiapkan. Investasi ini akan menambah jumlah dairy farm skala besar yang telah ada di Indonesia menjadi sekitar 6 peternakaan sapi perah skala besar.
Cukup menarik karena investornya adalah perusahaan yang core business-nya bukan di bidang pertanian atau peternakan. Kedua, salah satu perusahaan pengolahan susu yang berlokasi di Jawa Barat akan mengakuisisi satu pengolahan susu berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun.
Dari dua hal di atas dapat dijadikan suatu indikasi bahwa bisnis di bidang persusuan di Indonesia sangat prospektif. Namun, di mana posisi peternak sapi perah rakyat? Peternakan sapi perah rakyat merupakan bagian integral dari industri persusuan di Tanah Air. Namun, mereka pada posisi marjinal. Menurut data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023, jumlah peternak sapi perah rakyat dengan rata rata pemilikan antara 2-4 ekor adalah 118.937 peternak atau rumah tangga peternak.
Sudah berpuluh tahun posisi mereka berkutat di segmen on farm atau hulu dan penghasil susu segar sebagai penyedia bahan baku industri pengolahan susu. Sudah lebih dari tiga dekade produksi susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah relatif stagnan di bawah 1 juta ton susu segar per tahunnya. Jika dibandingkan dengan konsumsi susu setara susu segar secara nasional, produksi susu segar peternak sapi perah rakyat hanya mampu memasok kurang dari 20%.
Peternak sapi perah rakyat sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terbesar di Jawa Timur, disusul Jawa Barat, dan paling rendah Jawa Tengah/DI Yogyakarta. Data dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia, peternak sapi perah yang tergabung dalam wadah koperasi berdasar data tahun 2025 adalah 55.386 peternak dengan sapi yang dimiliki total 214. 878 ekor. Populasi perah secara nasional menurut data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 terdapat 491.000 ekor.
Hak konstitusional Peternak Sapi Perah
Terdapat beberapa hal yang dapat dikatagorikan sebagai hak konstitusional peternak sapi perah dalam perkembangan industri persusuan di Tanah Air. Sesuai dengan konstitusi kita menyiratkan bahwa para peternak sapi perah rakyat berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kondisi riil di mana pemilikan sapi hanya 2-4 ekor jelas tidak ekonomis dan efisien. Pertama, pendapatan mereka dari usaha peternakan sapi perah tidak bisa menopang kebutuhan ekonomi dan kehidupannya. Kedua, bahwa peternak sapi perah tidak menikmati nilai tambah dari bisnis persusuan di segmen hilir yang didominasi oleh industri pengolahan susu.
Data dari Kementerian Perindustrian saat ini terdapat sekitar 84 perusahaan yang basis bahan bakunya susu. Hanya sebagian kecil dari produk susu yang dihasilkan untuk diekspor. Tumpuan pasar dari industri pengolahan susu masih pasar domestik. Memang kontribusi peternak sapi perah rakyat dari susu segar yang dihasilkan hanya bernilai sekitar sekitar Rp8 triliun per tahunnya.
Namun, setelah menjadi produk susu di segmen hilir nilainya bisa mencapai sekitar Rp20 triliun. Diperkirakan produk susu secara nasional per tahun bernilai sekitar Rp100 triliun.
Perlu Segera Intervensi Pemerintah
Membiarkan peternak sapi perah makin terpinggirkan dalam kemajuan industri persusuan di Tanah Air adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Peternak sapi perah harus diangkat sedemikian rupa sehingga tidak terus pada posisi sebagai penonton. Usahanya harus didongkrak secara bertahap dari usaha sambilan yang didukung pemilikan sapi 2-4 ekor menjadi usaha pokok yang dapat menjadi sumber utama pendapatan keluarga dengan pemilikan sapi laktasi sekitar 10 ekor.
Peternak sapi perah juga harus dapat ikut menikmati nilai tambah atas susu yang mereka hasilkan yang dijual ke industri pengolahan susu. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengangkat harkat peternak sapi perah rakyat .
Pertama, pemerintah menerbitkan payung hukum minimal pada level Perpres atau Keppres yang memiliki wibawa yang menjadi pengganti Inpres No. 2/1985 di era Presiden Suharto yang dapat mengayomi peternak sapi perah utamanya adanya kepastian harga dan pasar susu segar.
Kedua, pemerintah berani mengambil keputusan politik untuk segera realisasi impor sapi perah untuk meningkatkan secara bertahap jumlah pemilikan sapi dari peternak. Ini penting karena harga sapi perah yang tinggi dipastikan tidak feasible dengan kredit lunak, maka perlu ada subsidi atas sapi perah yang diimpor. Subsidi ini dapat diterapkan sebagai utang jangka panjang.
Ketiga, pemerintah memberdayakan BUMN atau Danantara untuk memproduksi pakan sapi yang komplet (complete feed) yang menjamin ketersediaan pakan bagi sapi peternak. Dengan pendekatan ini, peternak dapat konsentrasi mengurusi sapi yang mereka pelihara.
Keempat, mempertimbangkan kembali kebijakan rasio penyerapan susu segar peternak sapi perah rakyat oleh industri pengolahan susu dengan izin impor baik finished product maupun bahan baku.
Kelima, perlu dibentuk Badan Persusuan Nasional yang diberi tugas untuk menangani pengembangan industri persusuan termasuk peternakan sapi perah rakyat. Masih banyak hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan peternak sapi perah rakyat. Namun, dengan komitmen yang kuat dipastikan industri persusuan di Tanah Air dapat maju di mana peternak bahagia, konsumen senang, dan industri pengolahan susu juga senang. AP/Bisnis
Teguh Boediyana, Ketua Dewan Persusuan Nasional